Imbas Krisis Global, 39.700 Pekerja Ter-PHK

Imbas krisis finansial global benar-benar memukul sektor tenaga kerja. Sejak krisis memuncak, sekitar Oktober 2008, hingga Februari tahun ini jumlah pekerja ter-PHK telah mencapai 39.700 orang. Angka ini minimal sebab itu berdasar jumlah yang dilaporkan ke Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

"Sektor yang terbanyak melakukan PHK adalah manufaktur, perkayuan dan elektronik. Sementara untuk daerahnya yang terbanyak di Jawa Barat," terangnya.

Sedangkan untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Erman mengaku sampai saat ini tidak terjadi PHK dalam jumlah besar. Sampai akhir Februari pemulangan TKI ke Indonesia sebanyak 11 ribu. Jumlah itu menurut dia, seperti yang biasa terjadi selama ini. Untuk menekan tingkat pengangguran di tengah krisis ekonomi, Depnakertrans mendapat alokasi anggaran stimulus fiskal sebesar Rp 300 miliar.

"Dana ini akan digunakan untuk pelatihan tenaga kerja dalam bentuk balai latihan kerja (BLK)," tambahnya.

Pemerintah, kata Erman, akan melakukan pelatihan untuk menambah kompetensi masyarakat dan juga menciptakan banyak wirausaha. Dengan anggaran Rp 300 miliar itu diharapkan akan bisa melatih sekitar 600 ribu orang. Untuk itu, Depnakertrans akan mendirikan BLK di 33 provinsi dan 200 kabupaten. Ditengah kondisi yang tidak kondusif sekarang ini pemerintah telah memberikan insentif PPh 21 bagi para pekerja. "Itu akan sangat membantu," jelasnya.

Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian, Sri Mulyani mengakui paket stimulus infrastruktur sebesar Rp 12,2 triliun yang cair pada 18 Maret 2009 baru akan terealisasi pada Mei 2009.

"Kalau kita lihat kegiatan fisik itu baru kelihatan 1 hingga 2 bulan, jadi kalau Maret 2009 selesai semuanya, sekitar Mei-Juni kita sudah bisa lihat baik dari sisi kegiatan fisik atau dari penyerapan tenaga kerjanya," ujar Ani -panggilan Sri Mulayni, di kantornya kemarin.

Saat ini seluruh Kementerian/Lembaga diminta untuk menyampaikan dokumen proyek dengan batas 18 Maret nanti, sehingga proyek tersebut bisa segera dilaksanakan aktivitas fisiknya.

Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta menegaskan bahwa Kementerian/Lembaga (K/L) yang mendapatkan jatah stimulus fiskal infrastruktur harus dapat menyerap penuh dana tersebut. Jika tidak maka akan ada sanksi pemotongan anggaran yang diberikan. "Proyek-proyek stimulus ini merupakan sinergi dari RKP 2009, jadi harusnya bisa dilaksanakan," ungkapnya.

Dengan begitu, K/L serta daerah yang mendapatkan penyaluran anggaran stimulus ini mau tidak mau harus siap melaksanakan proyeknya dalam waktu kurang dari satu tahun. Anggaran stimulus infrastruktur Rp 12,2 triliun ini diyakini Paskah bisa menyerap tenaga kerja sebanyak tiga juta orang. "Nanti tiap bulan akan kami sampaikan perkembangannya kepada Presiden, "lanjutnya.